Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) jadi pendukung utama dalam pembangunan Pelabuhan
Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
Dukungan diberikan melalui pemberian jaminan keamanan hak atas tanah, dengan
penerbitan sejumlah Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) mulai dari Sertipikat HPL
untuk Kawasan Pelabuhan dan Kawasan Pendukung pelabuhan.“Kementerian ATR/BPN
sebagai supporting utama semua kegiatan investasi, seperti halnya di
proyek ini. Proyek investasinya di bidang connectivity, pelabuhan.
Diharapkan dengan adanya pelabuhan yang terstandar nanti akan memicu investasi
masuk,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam Project Launching
Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat, di Griya Agung, Kantor Gubernur
Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kamis (09/04/2026).
Proyek pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat ini ditetapkan
sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian RI Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas
Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.
Sebelumnya, untuk mendukung pembangunan pelabuhan, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN
Provinsi Sumatera Selatan telah menyerahkan Sertipikat HPL atas nama Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan, yang kemudian dihibahkan kepada Kementerian
Perhubungan seluas 599.500 m2 pada 2025 lalu. Dalam kegiatan ini juga dilakukan
penandatangan naskah perjanjian hibah dan berita acara serah terima sertipikat
HPL tanah mozaik 5 dan tanah mozaik 6 dari Gubernur Sumsel, Herman Deru, kepada
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Prosesi tersebut disaksikan langsung
oleh Menteri Nusron dan Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Qodari. Luasan untuk sertipikat
HPL tanah mozaik 5 diketahui mencapai 810.577 m2, sedangkan tanah mozaik 6
seluas 882.943 m2.
Demi mendukung keberlangsungan pembangunan dan investasi di Provinsi Sumatera
Selatan, Menteri Nusron mengajak para pimpinan daerah yang hadir untuk menyelesaikan
persoalan tanah khususnya pendaftaran tanah. Ia mengungkapkan, hingga saat ini
pendaftaran tanah di Sumatera Selatan baru mencapai 53,6%. “Kami minta tolong
Bapak Gubernur, Bapak Bupati, ayo kita sama-sama agar investasi berjalan dengan
kondusif. Kami juga minta jajaran kami mempercepat proses pendaftaran tanah
supaya kalau ada investor berani masuk, mudah, gampang,” tutur Menteri
ATR/Kepala BPN.Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa
Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat ini memiliki posisi penting dalam agenda
pusat pembangunan nasional. Khususnya, dalam meningkatkan efisiensi logistik
dan desain ekonomi Indonesia di tingkat global. Proyek pembangunan pelabuhan
tersebut telah melalui beberapa tahapan, mulai studi kelayakan, penetapan
lokasi pelabuhan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), skema
pemanfaatan lahan, hingga penyerahan hingga peluncuran proyek dan serah terima
sertipikat HPL yang berlangsung pada hari ini.
“Kegiatan pada hari ini adalah milestone ke-11 dari 15 milestone
yang ada. Saya harapkan keseluruhan milestone ini bisa diselesaikan
sebelum 2029. Terima kasih telah bersama-sama menjaga komitmen untuk
meningkatkan nota kesepahaman tersebut dengan baik sebagai kunci kolaborasi dan
sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, pihak swasta
dan berbagai pihak lain yang terkait,” ujar Dudy Purwagandhi. Project Launching
Pelabuhan Palembang Baru ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Investasi dan
Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu; dan Forum Komunikasi Pimpinan
Daerah (FORKOPIMDA) se-Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kegiatan ini, Menteri
Nusron hadir didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol,
Shamy Ardian; serta Kepala Kanwil BPN Sumatera Selatan, Rahmat dan jajaran.
(AR/JR)
0 Komentar